Revolusi Perancis
Tanggal : 1789-1799
Lokasi : Perancis
Partisipan : Rakyat Prancis
Hasil :
Dihapuskannya
kekuasaan raja, aristokrat, gereja, dan digantikan oleh republik demokratik sekuler dan radikal
yang lebih otoriter dan termiliteristik.
Perubahan
sosial radikal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi,
dan Pencerahanmengenai kewarganegaraandan hak asasi.
Naiknya Napoleon
Bonaparte.
Konflik bersenjata dengan negara-negara Eropa lainnya.
Revolusi
Perancis (bahasa Perancis: Révolution française; 1789–1799), adalah suatu periode sosial radikal dan
pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi
terhadap sejarah
Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara
keseluruhan. Monarki absolut yang
telah memerintah Perancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun.
Rakyat Perancis mengalami transformasi sosial politik yang epik; feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok
politik radikal sayap kiri, oleh massa di
jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan.[1] Ide-ide lama yang berhubungan
dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan
secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru; Liberté, égalité,
fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ketakutan
terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa, yang
berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah
pemberontakan rakyat. Pertentangan antara pendukung dan penentang Revolusi
terus terjadi selama dua abad berikutnya.
Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda
Perancis, Louis XVI naik takhta
pada tahun 1774. Pemerintahan Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah
kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide Pencerahan dan sentimen radikal, Revolusi
Perancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya
pertemuan Etats-Généraux pada
bulan Mei. Tahun-tahun pertama Revolusi
Perancisdiawali dengan diproklamirkannya Sumpah Lapangan
Tenis pada bulan Juni oleh Etats Ketiga,
diikuti dengan serangan terhadap Bastille pada
bulan Juli, Deklarasi Hak
Asasi Manusia dan Warga Negara pada bulan Agustus, dan mars kaum wanita di Versailles yang
memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa
tahun kedepannya, Revolusi Perancis didominasi oleh
perjuangan kaum liberal dan sayap kiri pendukung monarki yang berupaya
menggagalkan reformasi.
Sebuah negara
republik didirikan pada bulan Desember 1792 dan Raja Louis XVI
dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi
Perancis dimulai pada tahun 1792 dan berakhir dengan kemenangan
Perancis secara spektakuler. Perancis berhasil menaklukkan Semenanjung Italia, Negara-Negara
Rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine –
prestasi terbesar Perancis selama berabad-abad.
Secara internal, sentimen radikal Revolusi berpuncak
pada naiknya kekuasaan Maximilien
Robespierre, Jacobin,
dan kediktatoran virtual oleh Komite
Keamanan Publik selama Pemerintahan Teror dari
tahun 1793 hingga 1794. Selama periode ini, antara 16.000 hingga 40.000 rakyat
Perancis tewas.[2] Setelah jatuhnya Jacobin dan
pengeksekusian Robespierre, Direktori mengambilalih
kendali negara pada 1795 hingga 1799, lalu ia digantikan oleh Konsulat di bawah
pimpinan Napoleon Bonaparte pada
tahun 1799.
Revolusi
Perancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap
perkembangan sejarah
Modern. Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan
gagasan perang total adalah
beberapa warisan Revolusi Perancis.[3] Peristiwa berikutnya yang juga
terkait dengan Revolusi ini adalah Perang Napoleon,
dua peristiwa restorasi monarki terpisah; Restorasi Bourbon dan Monarki Juli, serta dua revolusi lainnya pada
tahun 1834 dan 1848 yang
melahirkan Perancis
modern.
Pemerintah Perancis menghadapi
krisis keuangan pada tahun 1780-an, dan Louis XVI dikritik
karena tidak mampu menangani masalah ini.
Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa sebab
utama Revolusi Perancis adalah ketidakpuasan
terhadap Ancien Régime. Lebih
khusus, para sejarawan juga menekankan adanya konflik kelas dari
perspektif Marxis; hal yang umum terjadi pada akhir abad
ke-19. Perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan,
dan sistem transportasi yang tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian
rakyat terhadap pemerintah. Rentetan peristiwa yang mengarah ke revolusi dipicu
oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang yang
besar akibat keterlibatan Perancis dalam berbagai perang besar. Upaya Perancis
dalam menantang Inggris – kekuatan
militer utama di dunia pada saat itu – dalam Perang Tujuh Tahun berakhir
dengan bencana, menyebabkan hilangnya jajahan Perancis di Amerika Utara dan hancurnya Angkatan Laut
Perancis. Tentara Perancis dibangun kembali dan kemudian berhasil menang
dalam Perang Revolusi
Amerika, namun perang ini sangat mahal dan secara khusus tidak
menghasilkan keuntungan yang nyata bagi Perancis. Sistem keuangan Perancis
terpuruk dan kerajaan tidak mampu menangani utang negara yang besar. Karena
dihadapkan pada krisis keuangan ini, raja lalu memanggil Majelis
Bangsawan pada tahun 1787,
pertama kalinya selama lebih dari satu abad.
Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman
di Versailles dan
terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara
teori pemerintahan Raja Louis XVI berbentuk monarki absolut, namun dalam praktiknya ia
sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis XVI memang berusaha mengurangi
pengeluaran pemerintah, namun lawannya di parlement berhasil
menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang
kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan
berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi
palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang
semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki.[4]
Faktor lainnya yang dianggap sebagai penyebab Revolusi
Perancis adalah kebencian terhadap pemerintah, yang muncul
seiring dengan berkembangnya cita-cita Pencerahan. Ini termasuk kebencian terhadap
absolutisme kerajaan; kebencian oleh
masyarakat petani, buruh, dan kaum borjuis terhadap
hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan; kebencian terhadap Gereja Katolik atas pengaruhnya dalam
kebijakan publik dan di lembaga-lembaga negara; keinginan untuk memperjuangkan kebebasan beragama;
kebencian para pendeta perdesaan miskin terhadap uskup aristokrat; keinginan
untuk mewujudkan kesetaraan sosial, politik, ekonomi, serta (khususnya saat
Revolusi berlangsung) republikanisme; kebencian terhadap Ratu Marie Antoinette, yang dituduh sebagai seorang
pemboros dan mata-mata Austria;
serta kemarahan terhadap Raja karena memecat bendahara keuangan Jacques
Necker, salah satu orang yang dianggap sebagai wakil rakyat di
kerajaan.[5]
Krisis keuangan[sunting | sunting sumber]
Karikatur Etats Ketiga yang
membawa Etats Pertama (pendeta) dan Etats Kedua
(bangsawan) di punggungnya.
Louis XVI naik takhta
menjadi raja Perancis di tengah-tengah krisis keuangan; negara sudah hampir bangkrut
dan pengeluaran negara melebihi pendapatan.[6] Krisis ini terutama sekali
disebabkan oleh keterlibatan Perancis dalam Perang Tujuh Tahun dan Perang Revolusi
Amerika.[7] Pada bulan Mei 1776,
menteri keuangan Turgot dipecat setelah ia gagal
melaksanakan reformasi keuangan. Setahun kemudian, seorang warga asing
bernama Jacques
Necker ditunjuk menjadi Bendahara Keuangan. Necker tidak bisa
menjadi menteri keuangan resmi karena ia adalah seorang Protestan.
Necker menyadari bahwa sistem pajak di Perancis
sangat regresif;
masyarakat kelas bawah dikenakan pajak yang lebih besar,[8] sementara kaum bangsawan dan
pendeta diberikan banyak pengecualian.[9] Necker beranggapan bahwa
pembebasan pajak untuk kaum bangsawan dan pendeta harus dikurangi, dan
mengusulkan untuk meminjam lebih banyak uang agar permasalahan keuangan negara
bisa teratasi. Necker menerbitkan sebuah laporan untuk mendukung anggapannya
ini, yang menunjukkan bahwa defisit negara menembus angka 36 juta livre. Necker
juga mengusulkan pembatasan kekuasaan parlement.[8]
Usulan Necker ini tidak diterima dengan baik oleh para
menteri Raja, dan Necker, yang berharap bisa memperkuat posisinya, berpendapat
bahwa ia harus diangkat sebagai menteri, namun Raja menolaknya. Necker dipecat
dan Charles Alexandre de Calonne ditunjuk
menjadi bendahara yang baru.[8] Calonne dengan cepat menyadari
situasi keuangan negara yang sedang kritis dan mengusulkan pembentukan kode pajak yang
baru.[10]
Usulan Calonne ini termasuk penarikan pajak bumi yang
konsisten, yang juga dipungut pada kaum bangsawan dan pendeta. Karena ditentang
oleh parlement, Calonne mengadakan pertemuan dengan Majelis
Bangsawan, berharap mendapat dukungan. Namun bukannya mendukung
rencana Calonne, Majelis malah melemahkan posisi Calonne dengan mengkritiknya.
Sebagai tanggapan, untuk pertama kalinya sejak 1614, Raja memanggil Etats-Généraux pada bulan Mei 1789. Pemanggilan ini
sekaligus menjadi pertanda bahwa monarki Bourbon sedang dalam keadaan lemah
dan tunduk pada tuntutan rakyatnya.[11]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Etats-Généraux
1789
Etats-Généraux (wakil rakyat dari
berbagai golongan) terbagi menjadi tiga golongan (etats): pendeta (Etats Pertama),
kaum bangsawan (Etats Kedua), dan sisanya adalah rakyat biasa
Perancis (Etats Ketiga).[12] Dalam pertemuan terakhir Etats-Généraux pada
tahun 1614, masing-masing golongan memiliki satu suara, dan dua diantaranya
bisa membatalkan suara ketiga. Parlement Paris khawatir bahwa
pemerintah akan berusaha meng-gerrymander majelis
untuk mencurangi hasil. Oleh sebab itu, mereka memutuskan bahwa susunan Etats harus
sama dengan susunan 1614.[13] Aturan Etats 1614
ini berbeda dengan praktik pada majelis daerah; di daerah-daerah, masing-masing
anggota memiliki satu suara dan Etats Ketiga memiliki anggota
dua kali lipat lebih banyak dari Etats lainnya. Sebagai
contoh, di Dauphiné,
majelis provinsi sepakat untuk menggandakan jumlah anggota Etats Ketiga,
mengadakan pemilihan keanggotaan, dan memperbolehkan satu suara per anggota,
bukannya satu suara per etats.[14]
Sebelum pertemuan berlangsung, "Komite Tiga
Puluh", sebuah kelompok liberal yang beranggotakan warga Paris, mulai
melakukan agitasi terhadap suara etats. Kelompok ini sebagian
besarnya terdiri dari orang-orang kaya, dan mereka berpendapat bahwa sistem
suara di Etats-Généraux harus sama dengan sistem yang berlaku
di Dauphiné. Kelompok ini beranggapan bahwa sistem lama sudah tidak efisien
karena "rakyatlah yang berdaulat".[15] Necker lalu menggelar Sidang
Kedua Majelis, yang menghasilkan keputusan penolakan terhadap usulan perwakilan
ganda, dengan suara 111-333.[15][16]
Pemilihan diadakan pada musim semi 1789; persyaratan hak
pilih untuk Etats Ketiga adalah harus laki-laki kelahiran
Perancis atau naturalisasi, setidaknya
berusia 25 tahun, berkediaman di lokasi tempat pemilihan berlangsung, dan
membayar pajak.
Pour être électeur du tiers état, il faut avoir 25 ans,
être français ou naturalisé, être domicilié au lieu de vote et compris au rôle
des impositions.[17]
Pemilihan menghasilkan 1.201 delegasi, yang terdiri dari:
291 bangsawan, 300 pendeta, dan 610 anggota Etats Ketiga.[16] Untuk mengarahkan delegasi,
"Dokumen Keluhan" (Cahiers de Doléances) disusun sebagai
pengarah yang memuat daftar permasalahan yang dihadapi negara.[12][13][18]
Pamflet yang disebarkan oleh para bangsawan dan pendeta
liberal semakin merebak setelah dicabutnya penyensoran pers.[15] Abbé Sieyès,
seorang teoretikus dan pendeta Katolik, berpendapat mengenai betapa pentingnya
keberadaan Etats Ketiga dalam pamflet Qu'est-ce que le
tiers état? (bahasa Inggris: "What is the Third Estate?"), yang
diterbitkan pada bulan Januari 1789. Ia menegaskan: "Apa itu Etats Ketiga?
Segalanya. Apa posisinya dalam tatanan politik? Tidak ada. Ia ingin menjadi
apa? Sesuatu."[13][19]
Pertemuan Etats-Généraux pada tanggal 5
Mei 1789 di Versailles.
Etats-Généraux kembali menggelar
pertemuan di Grands Salles des Menus-Plaisirs, Versailles, pada tanggal 5 Mei 1789. Pertemuan
ini dibuka dengan pidato tiga jam oleh Necker. Etats Ketiga
menuntut agar verifikasi deputi secara kredensial harus dilakukan bersama oleh
semua deputi, bukannya masing-masing etats memverifikasi
anggotanya secara internal; negosiasi dengan etats lainnya
gagal mewujudkan hal ini.[18] Golongan rakyat jelata
bersitegang dengan kaum pendeta yang menjawab kalau mereka membutuhkan lebih
banyak waktu untuk memutuskan. Necker pada akhirnya memutuskan bahwa
setiap etats harus memverifikasi anggotanya masing-masing dan
"Raja bertindak sebagai penengah".[20] Namun, negosiasi dengan
dua etats lainnya tetap tidak berhasil.[21]
Majelis Nasional (1789)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Majelis Nasional (Revolusi Perancis)
Majelis Nasional mengambil Sumpah Lapangan
Tenis (sketsa oleh Jacques-Louis David).
Pada 10 Juni 1789, Abbé Sieyès pindah keanggotaan
menjadi Etats Ketiga, dan sekarang mengikuti pertemuan
sebagai Communes (Rakyat Biasa). Ia mengajak dua etats lainnya
untuk ikut serta, namun ajakannya ini tidak diindahkan.[22] Etats Ketiga yang
sekarang menjadi lebih radikal mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan berasal
dari etats, namun dari golongan "Rakyat". Mereka mengajak
yang lainnya untuk bergabung, namun menegaskan bahwa "dengan atau tanpa
bantuan, mereka tetap akan mengatasi permasalahan bangsa."[23]
Dalam upayanya untuk tetap mengontrol dan mencegah
Majelis mengadakan pertemuan, Louis XVI memerintahkan penutupan Salle des
États, tempat Majelis biasanya mengadakan pertemuan. Di saat yang bersamaan,
cuaca tidak memungkinkan Majelis untuk menggelar pertemuan di luar ruangan,
sehingga Majelis pada akhirnya memindahkan pertemuan mereka ke sebuah
lapangan tenis dalam ruangan. Di tempat ini, mereka
mengambil Sumpah Lapangan
Tenis pada 20 Juni 1789, yang menyatakan bahwa Majelis tidak
akan berpisah hingga mereka bisa memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis.[24]
Mayoritas perwakilan pendeta segera bergabung dengan Majelis,
serta 47 orang dari kaum bangsawan. Pada tanggal 27 Juni, pihak kerajaan secara
terang-terangan telah menunjukkan penentangannya terhadap Majelis, dan sejumlah
besar pasukan militer mulai diterjunkan ke seantero Paris dan
Versailles. Dukungan bagi Majelis juga mengalir dari warga Paris dan dari
kota-kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali
menjadi Majelis Konstituante Nasional.[24]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Majelis Konstituante Nasional
Penyerbuan Bastille[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penyerbuan Bastille
Sementara itu, Necker semakin dimusuhi oleh keluarga
kerajaan Perancis karena dianggap memanipulasi opini publik secara
terang-terangan. Ratu Marie Antoinette, adik Raja Comte d'Artois,
dan anggota konservatif lainnya dari dewan privy mendesak
Raja agar memecat Necker sebagai penasihat keuangan. Pada 11 Juli 1789, setelah
Necker menerbitkan laporan keuangan pemerintah kepada publik, Raja memecatnya,
dan segera merestrukturisasi kementerian keuangan tidak lama berselang.[25]
Kebanyakan warga Paris menganggap bahwa tindakan Louis
secara tak langsung ditujukan pada Majelis dan segera memulai pemberontakan
terbuka setelah mereka mendengar kabar tersebut pada keesokan harinya. Mereka
juga khawatir terhadap banyaknya tentara – kebanyakan tentara asing –
yang ditugaskan untuk menutup Majelis Konstituante Nasional. Dalam sebuah
pertemuan di Versailles, Majelis bersidang secara non-stop untuk berjaga-jaga
jika nanti tempat pertemuan digusur secara tiba-tiba. Paris dengan cepat
dipenuhi oleh berbagai kerusuhan, kekacauan, dan penjarahan. Massa juga mendapat
dukungan dari beberapa Garda
Perancis yang dipersenjatai dan dilatih sebagai tentara.[26]
Deklarasi Hak
Asasi Manusia dan Warga Negara, 26 Agustus 1789.
Pada tanggal 14 Juli, para pemberontak mengincar sejumlah
besar senjata dan amunisi di benteng dan penjara Bastille, yang juga dianggap sebagai simbol
kekuasaan monarki. Setelah beberapa jam pertempuran, benteng jatuh ke tangan
pemberontak pada sore harinya. Meskipun terjadi gencatan senjata untuk mencegah
pembantaian massal, Gubernur Marquis Bernard de
Launay dipukuli, ditusuk, dan dipenggal, kepalanya diletakkan
di ujung tombak dan diarak ke sekeliling kota. Walaupun hanya menahan tujuh
tahanan (empat pencuri, dua bangsawan yang ditahan karena tindakan tak
bermoral, dan seorang tersangka pembunuhan), Bastille telah menjadi simbol
kebencian terhadap Ancien Régime. Di Hôtel de Ville (balai
kota), massa menuduh prévôt des marchands (setara dengan
wali kota) Jacques de
Flesselles sebagai pengkhianat, dan membantainya.[27]
Raja Louis yang khawatir dengan tindak kekerasan
terhadapnya mundur untuk sementara waktu. Marquis de la
Fayette mengambilalih komando Garda Nasional di Paris. Jean-Sylvain
Bailly, presiden Majelis pada saat Sumpah Lapangan
Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur pemerintahan baru yang
dikenal dengan komune. Raja mengunjungi
Paris pada tanggal 17 Juli dan menerima sebuah simpul pita triwarna, diiringi dengan teriakan Vive
la Nation ("Hidup Bangsa") dan Vive le Roi ("Hidup
Raja").[28]
Necker kembali menduduki jabatannya, namun kejayaannya
berumur pendek. Necker memang seorang ahli keuangan yang cerdik, namun sebagai
politisi, ia kurang terampil. Necker dengan cepat kehilangan dukungan rakyat
setelah menuntut amnesti umum.[29]
Setelah kemenangan Majelis, situasi di Perancis masih
tetap memburuk. Kekerasan dan penjarahan terjadi di seantero negeri. Kaum
bangsawan yang mengkhawatirkan keselamatan mereka berbondong-bondong pindah ke
negara tetangga. Dari negara-negara tersebut, para émigré ini
mendanai kelompok-kelompok kontra-revolusi di Perancis dan mendesak monarki
asing untuk memberikan dukungan pada kontra-revolusi.[30]
Pada akhir Juli, semangat kedaulatan rakyat telah menyebar di
seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, rakyat jelata mulai membentuk milisi dan
mempersenjatai diri melawan invasi asing: beberapa di antaranya menyerang châteaux kaum
bangsawan sebagai bagian dari pemberontakan agraria umum yang dikenal
dengan "la Grande Peur" ("Ketakutan
Besar"). Selain itu, rumor liar dan paranoia kolektif
menyebabkan meluasnya kerusuhan dan kekacauan sipil yang berkontribusi terhadap
runtuhnya hukum dan kacaunya ketertiban.[31]
Perumusan konstitusi baru[sunting | sunting sumber]
Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante
Nasional menghapuskan feodalisme (meskipun
pada saat itu telah terjadi pemberontakan petani yang hampir mengakhiri
feodalisme). Keputusan ini dituangkan dalam dokumen yang dikenal dengan Dekret
Agustus, yang menghapuskan seluruh hak istimewa kaum Estate Kedua
dan hak dîme (menerima
zakat) yang dimiliki oleh Estate Pertama. Hanya dalam waktu
beberapa jam, bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan
hak-hak istimewanya.
Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis menerbitkan Deklarasi Hak
Asasi Manusia dan Warga Negara, yang memuat pernyataan prinsip,
bukannya konstitusi dengan efek hukum. Majelis Konstituante Nasional tidak
hanya berfungsi sebagai legislatif, namun juga
sebagai badan untuk
menyusun konstitusi baru.
Necker, Mounier, Lally-Tollendal dan yang lainnya tidak
berhasil mencapai kesepakatan dengan senat, yang keanggotaannya ditunjuk oleh
Raja dan dicalonkan oleh rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan
agar majelis tinggi dipilih
oleh kaum bangsawan. Sidang segera dilakukan pada hari itu, yaang memutuskan
bahwa Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Kekuasaan Raja
terbatas hanya untuk "menangguhkan veto";
ia bisa menunda implementasi undang-undang, namun tidak bisa membatalkannya.
Pada akhirnya, Majelis menggantikan provinsi bersejarah
di Perancis dengan 83 départements, yang dikelola secara
seragam menurut daerah dan jumlah penduduk.
Di tengah kegiatan Majelis yang disibukkan dengan urusan
konstitusional, krisis keuangan terus berlanjut, sebagian besarnya belum
terselesaikan, dan defisit negara
semakin meningkat. Honoré
Mirabeau kemudian memimpin gerakan untuk mengatasi permasalahan
ini, dan Majelis memberi Necker hak penuh untuk mengelola keuangan negara.
Mars perempuan di Versailles[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mars perempuan di Versailles
Lukisan Mars perempuan di Versailles, 5 Oktober 1789.
Dipicu oleh rumor telah diinjak-injaknya simpul pita
nasional saat penerimaan pengawal Raja pada tanggal 1 Oktober 1789, kerumunan
perempuan mulai berkumpul di pasar Paris pada tanggal 5 Oktober 1789. Kerumunan
pertama berbaris menuju Hôtel de Ville,
menuntut agar pejabat kota segera menindak permasalahan mereka.[32] Para perempuan ini mencurahkan
segala permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, terutama masalah kekurangan roti.
Mereka juga menuntut agar kerajaan menghentikan upayanya dalam memblokir
Majelis Nasional, dan menyerukan agar Raja dan keluarganya segera pindah ke
Paris sebagai bentuk itikad baik dalam mengatasi kemiskinan yang semakin
meluas.
Karena mendapatkan respon yang tidak memuaskan dari
pejabat kota, sebanyak 7.000 wanita bergerak menuju Versailles dengan
membawa meriam dan berbagai senjata ringan.
Sekitar 20.000 pasukan Garda Nasional di bawah komando La Fayette ditugaskan
untuk mengawasi jalannya protes, namun situasi menjadi tidak terkendali. Massa
yang marah menyerbu istana, membunuh beberapa penjaga. La Fayette akhirnya
berhasil membujuk Raja untuk menyetujui permintaan massa, dan Raja beserta
keluarganya bersedia untuk kembali ke Paris. Pada tanggal 6 Oktober 1789, Raja
dan keluarga kerajaan pindah dari Versailles ke Paris di bawah
"perlindungan" dari Garda Nasional.[33]
Revolusi dan Gereja[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Dekristenisasi Perancis selama Revolusi Perancis dan Konstitusi Sipil Pendeta
Dalam karikatur ini, biarawan dan biarawati menikmati
kebebasan mereka setelah dekret 16 Februari 1790.
Revolusi ini menyebabkan perubahan besar kekuasaan, dari
yang sebelumnya dikuasai oleh Gereja Katolik Roma menjadi
dikuasai negara. Berdasarkan Ancien Régime, Gereja menjadi pemilik tanah
terbesar di Perancis, memiliki sekitar 10% tanah kerajaan.[34] Gereja dibebaskan dari
kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, dan juga berhak menerima dîme (zakat)
10% dari pajak penghasilan,
seringkali dikumpulkan dalam bentuk bahan pangan, dan hanya sebagian kecil
dari dîme tersebut yang diberikan kepada masyarakat miskin.[34] Kekuatan dan kekayaan Gereja
yang begitu besar telah menimbulkan kebencian dari beberapa kelompok. Kelompok
minoritas penganut Protestan yang
tinggal di Perancis seperti Huguenots,
menginginkan rezim yang anti-Katolik dan berhasrat untuk membalas dendam kepada
para pendeta yang melakukan diskriminasi terhadap mereka. Pemikir Pencerahan
seperti Voltaire membantu mengobarkan semangat
anti-Katolik dengan merendahkan Gereja Katolik dan mendestabilisasi monarki
Perancis.[35] Menurut sejarawan John
McManners, "Pada abad kedelapan belas, takhta Perancis dan
altar berhubungan erat; dan hubungan ini runtuh..."[36]
Kebencian terhadap Gereja melemah kekuatannya saat
dibukanya pertemuan Etats-Généraux pada bulan Mei 1789. Gereja
memiliki sekitar 130.000 anggota pendeta dalam Etats Pertama.
Ketika Majelis Nasional didirikan pada bulan Juni
1789 oleh Etats Ketiga, para pendeta memilih untuk bergabung
dengan Majelis.[37] Majelis Nasional mulai
memberlakukan reformasi sosial dan ekonomi. Undang-undang baru pada tanggal 4
Juli 1789 menghapuskan kewenangan gereja untuk memungut zakat. Dalam upayanya
untuk mengatasi krisis keuangan, pada tanggal 2 November 1789, Majelis
memutuskan bahwa properti Gereja menjadi "milik negara".[38] Properti ini digunakan untuk
mendukung peredaran mata uang baru, assignats.
Dengan demikian, mulai saat itu keberlangsungan Gereja juga menjadi
tanggungjawab negara, termasuk membayar para pendeta untuk merawat orang-orang
miskin, orang sakit, dan yatim piatu.[39] Pada bulan Desember, Majelis
mulai menjual tanah-tanah milik Gereja kepada penawar tertinggi untuk
meningkatkan pendapatan negara. Hal ini efektif menaikkan nilai assignats
sebesar 25% dalam waktu dua tahun.[40] Pada musim gugur 1789,
undang-undang baru yang menghapuskan sumpah monastik dirumuskan,
dan pada 13 Februari 1790, semua ordo keagamaan dibubarkan.[41] Para biarawan dan biarawati disarankan untuk kembali ke
kehidupan pribadi mereka, dan beberapa di antaranya akhirnya menikah.[42]
Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada
tanggal 12 Juli 1790, menetapkan bahwa pendeta adalah pekerja negara. Keputusan
ini membentuk sistem pemilihan pastor dan uskup paroki, serta menetapkan upah
bagi para pendeta. Sebagian besar pendeta Katolik keberatan dengan sistem
pemilihan ini karena hal itu berarti bahwa mereka secara efektif menolak
otoritas Paus di Roma atas
Gereja Perancis. Akhirnya, pada bulan November 1790, Majelis Nasional mulai
mewajibkan "sumpah setia pada Konstitusi Sipil" bagi semua pendeta
Katolik.[42] Hal ini menyebabkan timbulnya
perpecahan antara pendeta yang mengambil sumpah dengan pendeta yang tetap setia
kepada Paus. Secara keseluruhan, 24% dari semua pendeta di Perancis telah
mengambil sumpah.[43] Pendeta yang menolak bersumpah
setia pada konstitusi akan "dibuang, dideportasi secara paksa, atau
dieksekusi dengan tuduhan pengkhianat."[40] Paus Pius VI tidak pernah mengakui Konstitusi
Sipil Pendeta ini, yang berakibat pada semakin terisolasinya Gereja Perancis.
Selama Pemerintahan Teror, upaya
besar-besaran de-Kristianisasi di Perancis terjadi, termasuk memenjarakan dan
membantai para pendeta, serta pengrusakan Gereja dan gambar-gambar relijius di
seluruh Perancis. Upaya untuk menggantikan kedudukan Gereja Katolik dilakukan,
misalnya dengan mengganti festival agama dengan festival sipil. Pembentukan Kultus Alasan adalah
langkah terakhir dalam de-Kristenisasi radikal di Perancis. Peristiwa ini
menyebabkan munculnya kekecewaan dan penentangan terhadap Revolusi di seluruh
Perancis. Warga seringkali menolak de-Kristenisasi dengan cara menyerang agen
revolusioner dan menyembunyikan pendeta yang sedang diburu. Pada
akhirnya, Robespierre dan Komite
Keamanan Publik dipaksa untuk menentang kampanye dengan
menggantikan Kultus Alasan dengan deisme, walaupun masih non-Kristen.[44] Konkordat 1801 antara Napoleon dan Gereja
mengakhiri periode de-Kristenisasi dan mulai membentuk aturan-aturan yang
mengatur mengenai hubungan antara Gereja Katolik dengan negara, yang tetap
berlaku hingga tahun 1905, kemudian diubah oleh Republik Ketiga dengan
memisahkan urusan Gereja dengan urusan negara pada tanggal 11 Desember 1905.
Penganiayaan terhadap pendeta menyebabkan munculnya gerakan-gerakan
kontra-revolusi, yang berpuncak dalam Pemberontakan
Vendee.
Kemunculan berbagai faksi[sunting | sunting sumber]
Untuk diskusi lebih jelas,
lihat Majelis Konstituante Nasional.
Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan.
Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan
pendeta Jean-Sifrein
Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang
menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien,
bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang
mirip dengan model Konstitusi Inggris:
mereka termasuk Jean Joseph
Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor
Malouet, Comte de Virieu.
"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah
atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré
Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander
Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir
sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri adalah pengacara Arras Maximilien
Robespierre.
Sieyès memimpin
pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama
beberapa waktu antara pusat politik dan pihak kiri.
Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan,
dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas
menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di
bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya
sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.
Melihat model Deklarasi
Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara.
Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.
Ke arah konstitusi[sunting | sunting sumber]
Untuk diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.
Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi
sebagai legislatur, namun juga
sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.
Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil
mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja
pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih
oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan
memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto
suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak bisa
mencabutnya sama sekali.
Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk
mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah
perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa
kembali dari Versailles ke Paris.
Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan
83 département,
yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan
populasi.
Awalnya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, hingga
saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya
memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan
perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran
penuh dalam keuangan pada Necker.
Ke arah Konstitusi Sipil
Pendeta[sunting | sunting
sumber]
Untuk diskusi lanjutan,
lihat Konstitusi Sipil Pendeta.
Ke tingkatan yang tidak lebih sempit, majelis itu
memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil
alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum
tanggal 2 Desember 1789. Agar
memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan
mata uang kertas baru, assignat,
diongkosi dari tanah gereja yang disita.
Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada
tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani
oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790),
mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka
bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membuat
gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.
Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup
Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana
baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan antara pendeta yang mengucapkan
sumpah yang diminta dan menerima rencana baru itu ("anggota juri"
atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau
"pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.
Dari peringatan Bonjour ke
kematian Mirabeau[sunting | sunting
sumber]
Untuk diskusi lebih detail tentang peristiwa antara 14 Juli 1790 - 30 September 1791,
lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.
Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien
régime, baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan
yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.
Pada tanggal 14 Juli 1790,
dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati
jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada
negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.
Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam
setahun, namun dengan Sumpah Lapangan
Tenis, commune tersebut telah sepakat bertemu terus
menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan
pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah
berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum
sempurnanya konstitusi.
Pada akhir 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan
pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian
pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan,
dalam kata-kata François
Mignet, "mendorong setiap kegiatan antirevolusi dan tak diakui
lagi." [1]
Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal:
Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah
pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk
simpatisan kontrarevolusi.
Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat
bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah
beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau
menjadi kontrarevolusi dari dalam.
Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah
"klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di
antaranya adalah Klub Jacobin:
menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub
berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi
organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89.
Para royalis awalnya mendirikan Club des
Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club
Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan
rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering
menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris
akhirnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.
Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha untuk
mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim
sementara dan bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan,
kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus
kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang,
kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu
menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan
organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin;
pemogokan menjadi ilegal.
Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis
tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu
mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau
menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu ditempatkan di
kode Drako." [2]
Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791.
Mignet berkata, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan
popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan
mengadopsi ukuran "drako" ini.
Pelarian ke Varennes[sunting | sunting sumber]
Untuk diskusi lebih jelas,
lihat Pelarian ke Varennes.
Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun
menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat
kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu,
dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.
Pada malam 20 Juni 1791,
keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang
terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap
di Varennes (di département Meuse)
di akhir 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah
pengawalan.
Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang
mewakili majelis, bertemu anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari
saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.
Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis
itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditempatkan di
bawah pengawalan.
Hari-hari terakhir Majelis
Konstituante Nasional[sunting | sunting
sumber]
Untuk diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.
Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih
menginginkan monarki
konstitusional daripada republik, sejumlah kelompok itu mencapai
kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia
terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekret menyatakan bahwa
mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau
mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta
secara de facto.
Jacques
Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di
mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar
berkumpul di Champ-de-Mars untuk
menandatangani petisi itu. Georges
Danton dan Camille Desmoulinsmemberikan
pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk
"melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando
Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas
serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette
memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan
pembunuhan sebanyak 50 jiwa.
Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak
klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du
Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris;
Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.
Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar
Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara
raja Charles-Phillipe,
comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi
Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara
mereka sendiri, meminta pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu,
dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi
menolak syarat tersebut.
Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan
Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan
ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.
Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para
anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang
akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan
sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal,
menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal
ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang
dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak
mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar;
dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditempatkan di penyelesaian
saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari
para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada
tanggal 29 September 1791.
Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya
kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan
yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi
ini rakyat adalah sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki[sunting | sunting
sumber]
Untuk penjelasan lebih jelas
tentang peristiwa antara 1 Oktober 1791 - 19 September 1792,
lihat Majelis Legislatif dan jatuhnya monarki Perancis.
Majelis Legislatif[sunting | sunting sumber]
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai
monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia
masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada
tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan
kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam
mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan
kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat
yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil."
Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional)
di sisi kanan, sekitar
330 Girondin (republikan
liberal) dan Jacobin (revolusioner
radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250
wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.
Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan
kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus
menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh
Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan
menimbulkan krisis
konstitusi.
Perang[sunting | sunting sumber]
Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan
ke arah perang terhadap Austria dan
sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya
menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan
perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk
memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok
Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin
radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi
di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II,
saudara Marie Antoinette, berharap
menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.
Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792)
dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa
minggu kemudian. Perang Revolusi
Perancis telah dimulai.
Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk
Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi antara
Perancis dan Prusia (20 September 1792).
Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis
membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara
dan monarki telah menjadi masa lalu.
Krisis konstitusi[sunting | sunting sumber]
10 Agustus 1792 di Komune Paris
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 10 Agustus (Revolusi Perancis) dan Pembantaian
September
Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang
didukung oleh kelompok revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu
akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda
monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir semuanya Jacobin.
Akhirnya pemerintahan nasional bergabung pada dukungan
commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk
menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis
untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan
yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta menulis konstitusi baru,
bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan
menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari
berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik.
Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi
Perancis.
Konvensi[sunting | sunting sumber]
Eksekusi Louis XVI
Untuk penjelasan lebih lanjut
tentang peristiwa antara 20 September 1792- 26 September 1795,
lihat Konvensi Nasional.
Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi,
sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite
Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh
dalam konvensi dan komite itu.
Dalam Manifesto
Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke
penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya
monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan
musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan
tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan
publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi
tanggal 21 Januari menimbulkan
banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang kelahiran
Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.
Saat perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh
miskin dan Jacobin radikal) memberontak; kegiatan kontrarevolusi mulai
bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompok Jacobin merebut
kekuasaan melalui kup parlemen,
yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan
publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris.
Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi
pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak lebih
radikal.
Guillotine: antara
18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror
Komite
Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien
Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794).
Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan
kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau kegiatan
kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi
semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak
berjalan dengan teliti.
Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh
Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya,
dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794,
orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah
kelewatan dalam Reaksi
Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat
menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka
lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar
tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan
menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang
telah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum
mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.
Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang
baru pada tanggal 17 Agustus 1795;
sebuah plebisit meratifikasinya
pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.
Direktorat[sunting | sunting sumber]
Untuk informasi lebih banyak
tentang peristiwa antara 26 September 1795 - 9 November 1799,
lihat Direktorat
Perancis.
Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan
menciptakan legislatur
bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri
atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250
senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan
ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari
daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.
Régime baru bertemu dengan oposisi
dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan
kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang
berhasil, Napoleon Bonapartememperoleh
lebih banyak kekuasaan.
Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari
Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang
melantik Konsulat;
secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804)
pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik
pada masa Revolusi Perancis.
Revolusi Perancis memiliki banyak dampak
terhadap keberlangsungan pemerintahan Perancis sendiri maupun terhadap negara
lain seperti Indonesia sekalipun belum memiliki bentuk negara. Adapaun dampak
terjadinya revolusi Perancis dapat dibagi menjadi
beberapa bidang seperti dibawah ini:
Bidang Politik[sunting | sunting sumber]
Dengan membaca ulasan di atas tentunya kita dapat
memahami dampak apa yang terjadi di bidang politik dengan adanya revolusi
Perancis. Namun tidak ada salahnya jika kita singgung sedikit
mengenai dampak politi tersebut.
Dampa utama yang ditimbulkan revolusi
perancis terhadap sistem politik jelas berupa kekuasaan absolut
yang sangat dicam oleh rakyat. Lebih dari itu, paham liberal yang muncul dengan
adanya revolusi Perancis sangat pesat menyebar
hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia.
Dengan adanya revolusi Perancis tumbuh pula paham
demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya yang tentunya juga mulai
tumbuh di negara lain.
Bidang Sosial[sunting | sunting sumber]
Dalam perjuangan revolusi
Perancis jelas dapat kita ketahui bahwa stratifikasi sosial di
negara tersebut dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap
seluruh rakyat serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan,
dan pekerjaan.
Bidang Ekonomi[sunting | sunting sumber]
Dihapusnya sistem gilde, yakni sistem dalam peraturan
perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini maka perdagangan dan industri dapat
berkembang dengan cukup baik di Perancis pasca revolusi
Perancis.
Disisi lain kehidupan petani juga memiliki peningkatan,
hal ini tidak lain karena dihapusnya pajak feodal dan selain sebagai penggarap
tanah, petani juga diberikan hak untuk memiliki tanah. Dengan demikian
pendapatan dan taraf hidup petani perlahan semakin meningkat.
Salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari
terjadinya revolusi Perancis adalah Indonesia.
Meskipun pada saat itu kedaulatan NKRI dan kemerdekaan Indonesia belum menemu
jalannya, namun peristiwa revolusi
Perancis memberikan inspirasi bagi para tokoh di Indonesia.
Beberapa paham yang turut dijadikan sebagai motor penggerak massa mencari jalan
Indonesia dalam kebabasan dan kemerdekaan adalah sebagai berikut:
Paham Nasionalisme[sunting | sunting sumber]
Sebagaimana catatan sejarah yang ada, paham nasionalisme
muncul dan berkembang di daratan Eropa. Setelah adanya revolusi
Perancis paham ini menyebar dengan cepat di daratan Asia dan
Afrika, tidak terkecuali Indonesia dalam melawan negara imperialis Barat yang
telah lama berkongko di Indonesia.
Adalah Boedi Oetomo salah satu organisasi nasional yang
telah mengikuti paham nasionalisme dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dari
organisasi nasional pertama di Indonesia ini kemudian paham nasionalisme
semakin terkenal dan menyebar di Indonesia sehingga bermunculan pergerakan
nasional di negara kita tercinta.
Paham Demokrasi[sunting | sunting sumber]
Meskipun tidak secara langsung terkena dampak dari
terjadinya revolusi Perancis, namun secara tidak langsung
paham demokrasi yang mulai muncul di Indonesia pada Abad ke-20 merupakan bukti
menyebarnya paham demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan pada
saat pemerintah Belanda yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia memutuskan
kaum bumi putera wajib militer guna memperkuat keamanan. Mendengar keputusan
tersebut yang terjadi pada tahun 1916 ini maka Boedi Oetomo mengirimkan
wakilnya yakni Dwidjosewoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap
para pemimpin Belanda di Indonesia. Dari hasil negosiasi tersebut pemerintah
Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi melainkan diganti
dengan pendirian Volksraad yakni Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang
diresmikan pada tanggal 16 bulan Desember tahun 1916.
Selain hal tersebut diatas, bukti paham demokrasi muncul
di Indonesia setelah adanya revolusi
Perancis ialah adanya tuntutan Indonesia Ber-parlemen. Bentuk
perjuangan dan asas yang dianut dalam sistem parlemen tetunya sedikit banyak
terinspirasi oleh perjuangan rakyat Perancis pada masa revolusi
Perancis. Dengan adanya paham ini kemudian partai-partai politik di
Indonesia bergabung membentuk wadah baru yang disebut dengan Gabungan Politik
Indonesia atau yang sering disingkat GAPI. Dalam perjuangannya GAPI menyerukan
bahwa Indonesia Berparlemen. Hal ini dilakukan guna menghindari paham fasisme
yang pada saat itu sangat meresahkan dunia khususnya pada masa perang dunia II.
Persatuan
Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi
Perancis dapat berjalan dengan lancar karena adanya persatuan
dari rakyat-nya. Hal itu pula menginspirasi Indonesia untuk menumbuhkan sikap
persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan
di Indonesia setelah adanya revolusi
Perancis adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan. Hal ini diikrarkan oleh para pemuda Indonesia yang kemudian kita
kenal dengan “Sumpah Pemuda”.
0 komentar:
Posting Komentar